Connect with us

Nasional

Sebut Anak BUMN Bukan BUMN, Anggota Tim Hukum BPN: Argumentasinya Koruptif

Avatar

Published

on

Anggota Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi, Denny Indrayana mengatakan argumentasi bahwa anak BUMN (Badan Usaha Milik Negara) bukan merupakan BUMN merupakan argumentasi yang koruptif. Menurutnya jika argumentasi ini digunakan dapat menjadi preseden buruk ke depannya terutama dalam hal pemberantasan korupsi. “Kalau argumentasi itu digunakan maka akan ada wilayah korupsi yang tak bisa dijangkau KPK. Misal ada yang mau korupsi mereka tinggal bikin anak BUMN, korupsi saja di situ, argumentasinya katanya bukan keuangan negara, KPK tidak bisa tangkap,” ungkap Denny dalam diskusi “Nalar Konstitusi Progresif VS Nalar Kalkulator” di posko BPN, Kebayoran Baru, Jaksel, Selasa (25/6/2019).

Denny menegaskan jika menilik fenomena tersebut menggunakan pendekatan antikorupsi maka secara terang benderang seharusnya pasangan Joko Widodo Ma’ruf Amin didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2019. Tim Hukum BPN menggunakan Pasal 227 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menerangkan hal tersebut di mana peserta Pilpres harus menyertakan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai PNS atau pegawai BUMN untuk menghindari benturan kepentingan. “Pak Ma’ruf tidak mundur, tapi Bang Sandiaga Uno tanpa disuruh langsung mundur dari jabatan Wakil Gubernur Jakarta. BUMN jelas jelas menurunkan uangnya kepada anak perusahaan, berarti itu uang negara. Kita layak mempertanyakan apakah paslon 01 masih pantas disebut paslon peserta Pilpres 2019,” tegasnya.

“Komisaris dan Dewan Pengawas anak BUMN juga diperiksa oleh BPK RI karena di dalamnya memang ada keuangan negara. Mahkamah Konstitusi (MK) harus mengambil keputusan yang meletakkan MK pada posisi seharusnya, jangan hanya sekadar jadi kalkulator,” pungkasnya. Sebelumnya pihak BNI Syariah di mana Ma’ruf Amin menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah dan KPU RI berargumen bahwa anak perusahaan BUMN bukan lah BUMN.

Nasional

Komandan PMPP TNI Perkirakan Proses Autopsi Jenazah Serma Rama di Uganda Berlangsung 4 Hari

Avatar

Published

on

Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Mayjen TNI Victor Hasudungan Simatupang memperkirakan proses autopsi jenazah prajurit TNI anggota Satgas Kizi TNI Konga XX Q/Monusco, Serma Rama Wahyudi, yang gugur saat menjalankan tugas misi sebagai pasukan perdamaian PBB di wilayah Republik Demokratik Kongo, Afrika akan berlangsung selama empat hari di rumah sakit di Uganda. Victor mengungkapkan proses autopsi tersebut merupakan bagian dari Standard Operational Procedure yang sudah ditentukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Victor mengungkapkan berdasarkan kabar terakhir yang diterimanya pada Kamis (25/6/2020) malam jenazah Serma Rama tengah dalam proses pemeriksaan covid 19 di Kongo.

Hal tersebut diungkapkan Victor saat konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur pada Jumat (26/6/2020). "Kondisi jenazah Sersan Mayor Rama Wahyudi sampai tadi malam dilaporkan kepada saya bahwa masih dalam proses bebas covid 19 dari negara Kongo dan ini kalau covid 19 hari ini selesai akan diterbangkan ke Uganda untuk dilaksanakan otopsi. Ini memakan waktu lebih kurang empat hari," kata Victor. Ia berharap proses autopsi dan seluruh administrasi jenazah almarhum Serma Rama bisa selesai pada 30 Juni 2020.

Rencananya jenazah almarhum Serma Rama akan dikirim dengan pesawat komersil dan tiba di Jakarta pada 2 Juli 2020. "Jadi kemungkinan tanggal 2 (Juli 2020) sampai di Jakarta nanti akan disemayamkan di kargo yang ada di Cengkareng. Dari sana nanti akan diurus untuk dikirimkan langsung ke kediaman yang bersangkutan di Pekanbaru untuk dimakamkan di Pekanbaru sesuai dengan permintaan keluarga," kata Victor.

Continue Reading

Nasional

Prakiraan Cuaca 33 Kota di Indonesia Sabtu 27 Juni 2020 Semarang Cerah di Pagi Hari Info BMKG

Avatar

Published

on

Berikut prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk 33 kota di Indonesia, Sabtu (27/6/2020). Prakiraan cuaca 33 kota di Indonesia ini BMKG rilis melalui situs resmi BMKG.go.id. Terpantau, lima kota diperkirakan hujan di pagi hari dengan intensitas berbeda beda.

Sementara itu, lima kota lainnya diperkirakan bercuaca cerah di pagi hari, termasuk Yogyakarta dan Semarang. Terdapat 12 kota yang diperkirakan cerah berawan di pagi hari, termasuk Jakarta Pusat dan Bandung. Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Dini hari : Cerah

Pagi : Berawan Siang : Berawan Malam : Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Berawan Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Cerah Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan Pagi : Hujan Lokal Siang : Hujan Lebat Malam : Berawan Dini hari : Berawan

Pagi : Udara Kabur Siang : Hujan Lokal Malam : Berawan Dini hari : Udara Kabur Pagi : Cerah Berawan Siang : Hujan Ringan Malam : Hujan Ringan Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Cerah Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Dini hari : Cerah Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Berawan Siang : Hujan Ringan Malam : Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Hujan Lokal Siang : Berawan Tebal Malam : Hujan Lokal Dini hari : Hujan Lokal Pagi : Berawan Siang : Hujan Lokal Malam : Hujan Lokal Dini hari : Berawan Tebal

Pagi : Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Berawan Tebal Dini hari : Berawan Pagi : Hujan Lokal Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Hujan Lokal Siang : Hujan Sedang Malam : Hujan Ringan Dini hari : Hujan Sedang Pagi : Berawan Tebal Siang : Berawan Malam : Hujan Ringan Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Siang : Cerah Malam : Cerah Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Berawan Siang : Hujan Lokal Malam : Hujan Lokal Dini hari : Berawan

Pagi : Kabut Siang : Berawan Malam : Berawan Tebal Dini hari : Berawan Tebal Pagi : Berawan Siang : Hujan Lokal Malam : Hujan Lokal Dini hari : Hujan Sedang Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Berawan Dini hari : Berawan

Pagi : Cerah Berawan Siang : Hujan Sedang Malam : Hujan Ringan Dini hari : Berawan Pagi : Hujan Lokal Siang : Hujan Lokal Malam : Berawan Tebal Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Siang : Berawan Malam : Berawan Dini hari : Berawan

Pagi : Udara Kabur Siang : Hujan Lokal Malam : Cerah Berawan Dini hari : Berawan Tebal Pagi : Cerah Berawan Siang : Hujan Lokal Malam : Hujan Ringan Dini hari : Hujan Ringan

Continue Reading

Nasional

Anggota TNI yang Sudah Pensiun Tak Bisa Naik Pangkat Lagi Politisi Senior PDIP

Avatar

Published

on

Politisi senior, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin mengatakan kepangkatan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah susunan sebutan dan keselarasan jenjang pangkat militer dalam Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Mulai dari tingkat yang tertinggi (Perwira), Bintara, hingga yang terendah (Tamtama), setiap prajurit diberikan pangkat sesuai dengan keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan. "Banyaknya pertanyaan tentang kepangkatan di lingkungan TNI, ijinkan saya secara singkat menjelaskan tentang pangkat di lingkungan TNI sekarang ini," kata Hasanuddin kepada wartawan, Senin (22/6/2020).

Menurut Hasanuddin, di masa lalu kepangkatan aturannya masih sangat longgar karena saat itu TNI (ABRI) masih melaksanakan tugas Dwi Fungsi ABRI. Sehingga, kata dia, jabatan di militer pun kadang dipengaruhi oleh posisi di partai politik. "Seorang anggota TNI/ABRI aktif yang bertugas di DPC (Dewan Pimpinan Cabang) atau DPD 2 partai tertentu secara otomatis mendapatkan pangkat Kolonel," kata purnawirawan bintang dua TNI AD ini.

Hasanuddin menambahkan, perwira TNI yang bertugas sebagai ketua DPD 1 (Dewan Pimpinan Daerah) di tingkat provinsi mendapatkan pangkat Brigadir Jenderal. "Gubernur sudah pasti akan mendapatkan pangkat Bintang 2 (Mayor Jenderal) kecuali gubernur DKI Jakarta mendapat Bintang 3," tuturnya. Belum cukup, kata Hasanuddin, di masa Orde Baru (Orba) masih diberlakukan pangkat kehormatan (Hor).

Kolonel yang berprestasi baik, imbuh dia, kemudian pensiun maka padanya diberikan Brigjen Hor sebelum menjalankan masa pensiunnya atau Brigjen menjadi Mayjen Hor. "Atau Mayjen menjadi Letjen Hor. Bahkan setelah pensiunpun kadang masih ada yang diusulkan kenaikan pangkatnya dari Mayjen Pur menjadi Letjen Pur Hor. Dari Letjen Pur menjadi Jenderal Pur Hor," ungkapnya. Menurut Hasanuddin, di era Reformasi, setelah keluar Undang Undang No. 34/2004 tentang TNI, maka aturan aturan kepangkatan seperti di atas sudah tidak berlaku lagi.

Ia membeberkan, dalam pasal 27 UU no 34 tahun 2004 dijelaskan , bahwa pangkat menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut : A. Pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh. B. Pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat, yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi.

C. Pangkat Tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut serta membawa akibat administrasi terbatas. "Mengacu pada aturan perundang undangan maka dipastikan di TNI sekarang tidak akan terjadi lagi, seorang yang sudah pensiun kemudian naik pangkat lagi. Andaikan terjadi maka dipastikan itu merupakan pelanggaran terhadap UU," pungkasnya.

Continue Reading

Trending