Connect with us

Metropolitan

Pemprov DKI Bebaskan Kewajiban Bayar PBB P2 Untuk Veteran, Pensiunan Dan Guru

Avatar

Published

on

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil kebijakan membebaskan pengenaan PajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaan(PBB P2) atas tiga golongan masyarakat. Gubernur DKI JakartaAniesBaswedan dalam video singkatterkait klasifikasi atas sejumlah pemberitaan penghapusan PBB P2 yang menurutnya keliru,menyatakan ada tiga golongan masyarakat yang dibebaskan dariPBB P2. Tiga kelompok warga tersebut adalah:

Dalam video berdurasi lebih dari tiga menit itu,AniesBaswedanmenyebutkan golongan pertama yang mendapatkan pembebasanPBB P2adalah para veteran pejuang kemerdekaan, dan penerima bintang jasa dari Presiden. "Saya menyampaikan ini untuk meluruskan pemberitaan yang keliru, terkait dengan PBB bagi rumah yang nilainya kurang dari Rp 1 miliar, bahwa pembebasan PBB itu diteruskan," katanya. "Bahkan kita perluas, bukan hanya bebas PBB bagi rumah yang nilainya di bawah dari Rp 1 miliar rumah, tetapi bagi orang orang yang berjasa bagi bangsa dan negara," jelas Anies Baswedan dalam video itu.

"Di Ibu Kota ini, cukup banyak mereka itu. Siapa saja? Mereka adalah pahlawan nasional, para veteran, para perintis kemerdekaan, dan penerima bintang jasa pengabdian dari presiden," tambahnya. Tidak cuma veteran, anak hingga cucu mereka, jelasAniesBaswedan, menerima keringanan yang sama atasPBB P2. Namun dengan catatan rumah tinggal tidak berubah fungsi menjadi tempat usaha. "Mereka sampai dengan anak cucunya tiga generasi selama masih menggunakan rumah dari orang tua mereka, maka mereka tidak dikenakan PBB. Dan selama rumahnya tidak dipakai untuk kegiatan komersial tapi dipakai untuk kehidupannya, maka itu dibebaskan," terang Anies Baswedan.

"Ini bagian ucapan terima kasih kami kepada mereka, kepada keluarga ini yang mengabdi untuk bangsa dan negara. Tanpa perjuangan mereka, kita tidak merasakan kemerdekaan seperti sekarang ini. Karena itu kita berikan apresiasi sebesar besarnya, dan salah satunya dengan pembebasan PBB," jelasnya. Golongan masyarakat kedua yang dibebaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atasPBB P2adalah purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Anies Baswedan beralasan mereka layak dibebaskanPBB P2karena telah menghabiskan sebagian waktu hidupnya untuk melayani bangsa dan negara.

"Yang kedua adalah bagi kelompok yang sudah mengabdi kepada bangsa dan negara, yang sudah mendarmabaktikan waktunya. Siapa mereka? para purnawirawan TNI dan Polisi, para pensiunan pegawai negeri, mereka juga dibebaskan PBB di DKI Jakarta," ungkap Anies Baswedan. "Mereka mereka selama hidupnya, sebagainya karirnya diberikan untukku bangsa dan negara," tegasnya. Kategori ketiga masyarakat yang dibebaskanPBB P2adalahpara guru dan dosen. Sebab, menurutnya mereka layak diberikan penghapusanPBB P2atas jasa dan pengabdian mereka.

"Lalu yang tidak kalah penting adalah mereka mereka yang berjasa kepada kita semua. Siapa mereka? Tanpa mereka, kita tidak dapat merasakan apa yang sekarang kita rasakan. Kita duduk, kita bekerja karena jasa mereka," ungkapAniesBaswedan. "Siapa itu? para guru. Merekalah yang mendidik kita sehingga bangsa ini tercerdaskan. Para dosen, sehingga mereka hadir membuat kita semua tercerahkan," jelasnya. Tidak hanya guru dan dosen aktif, para pensiunan guru dan dosen katanya mendapatkan hak yang sama. PembebasanPBB P2, katanya, sebagai bukti penghargaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada mereka yang telah berjasa.

"Guru, dosen, termasuk pensiunan guru, pensiunan dosen, diberikan pembebasan PBB di Jakarta. Khusus dosen adalah dosen yang full time, yang memang profesinya sebagai dosen," paparnya. "Nah, kita ingin agar penghargaan kepada para pendidik ini kita berikan untuk membuktikan bahwa bangsa ini bangsa yang bisa menghargai pada orang orang yang berjasa," tuturnya. Penghargaan tersebut dibuktikannya sebagai bentuk keadilan atas seluruh warga DKI Jakarta, sehingga pembebasanPBB P2, ditekankanAniesBaswedan, diberikan hanya kepada mereka yang berjasa.

"Jakarta memulai, kami ingin mereka menjadi warga terhormat, menjadi teladan. Dan kita berharap di Jakarta kita merasakan keadilan," ucapnya. "Karena itu, pembebasan PBB bukan saja yang Rp 1 miliar. Tapi justru menjangkau mereka mereka yang berjasa, baik berjasa di masa perjuangan kemerdekaan, karena itulah kita merasakan di Ibu Kota ini," beber Anies Baswedan. "Yang kedua mereka berjasa karena mengabdi sebagai abdi negara, dan mereka yang mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga kita bisa maju seperti sekarang ini," ungkap Gubernur Anies Baswedan.

Sebelumnya diberitakan, kebijakan penghapusanPBB P2yang semula diberikan kepada warga yang memiliki rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) senilai kurang dari Rp 1 miliar, akan berakhir tahun 2019. Terhitung tahun depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal kembali membebankan pajak kepada setiap rumah warga. Keputusan tersebut berlaku sejak Gubernur DKI JakartaAniesBaswedanmengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 tahun 2018 tentang PembebasanPBB P2atas rumah, rusunawa, rusunami, dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar.

Sehingga, peraturan tersebut secara langsung menganulir kebijakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang tertuang dalam Pergub Nomor 259 Tahun 2015. Dalam kebijakan itu, Anies Baswedan menetapkan batas waktu kebijakan Ahok sampai akhir tahun 2018, sebelum akhirnya seluruh warga Ibu Kota yang memiliki tanah maupun bangunan kurang dari Rp 1 miliar, wajib untuk membayar PBB P2 pada 2020 mendatang. Anies Baswedan mengaku keputusan tersebut merujuk pada keadilan terhadap seluruh warga Ibu Kota.

Sebab diketahui, banyak rumah tinggal yang nilainya kurang dari Rp 1 miliar justru berubah menjadi tempat komersial, seperti rumah indekos atau kontrakan. Karena itu, batas waktu pemberlakuan Pergub Nomor 25 Tahun 2018 baru akan dilakukan pada tahun 2020, setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi nilai pajak dari permukiman dan gedung di wilayah di Ibu Kota. "Itu berakhir di tahun ini. Kita akan kaji, data ulang yang ada di DKI Jakarta. Jadi banyak sekali informasi tentang bangunan kita yang tidak akurat," terangnya kepada wartawan di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Pendataan permukiman tersebut diyakininya bakal menggambarkan perubahan wilayah komersial, sehingga rumah yang dijadikan tempat usaha tetap akan dibebankan pajak, walau memilki NJOP kurang dari Rp 1 miliar. Sementara, rumah tinggal yang berada di wilayah komersial hanya akan dibebankan pajak rumah tinggal, tidak mendapatkan tambahan pajak seperti yang terjadi saat ini. "Tapi juga kita tidak ingin ada rumah tinggal di wilayah komersial diperlakukan sebagai komersial, itu juga tidak adil. Kita tidak ingin membebani pajak pada saat ini kebijakannya status quo," tegasnya.

Metropolitan

Seorang Wanita Penumpang KRL Mengaku Alami Pelecehan Seksual saat Pulang Kerja Menuju Bekasi

Avatar

Published

on

Seorang penumpang perempuan berinisial AM (24) mengaku menjadi korban pelecehan seksual di dalam KRL Commuter Line, Jumat (25/10/2019) pekan lalu. Mengutip Kompas.com, AM mengakumengalami peristiwa itu saat pulang kerja menuju Bekasi. AM kepada Kompas.com membeberkan ciri ciri pelaku.

Ia mengaku masih ingat perawakannya, termasuk aksesoris yang dikenakan pelaku waktu itu. Sayang, ia tak sempat mengambil gambar wajah pelaku. "Enggak muda. Dia sudah bapak bapak," ujar AM kepada Kompas.com, Senin (28/10/2019) pagi.

"Sebenarnya agak kurang jelas saya lihat mukanya, karena saya kan di depan dia (pelaku). Saya cuma bisa lihat dari pantulan layar ponsel saja," ia menambahkan. Mulanya, AM tak begitu menaruh curiga bahwa pria ini akan melecehkannya secara seksual. AM menduga, pelaku akan mencuri ponselnya karena sejak awal kerap memperhatikan ponselnya.

Gusar, AM pun memasukkan ponsel ke dalam tas. Namun, ketika KRL tertahan di antara Stasiun Manggarai Jatinegara, ia baru menyadari bahwa ia dilecehkan dari belakang. Ia pun berbalik arah dan menghardik pelaku.

"Yang jelas dia itu pakai topi hitam, hampir tutupin matanya, (topinya) agak turun gitu. Dia pakai kemeja kuning lengan pendek sama tas kecil selempang depan," jelas AM. AM belum berpikir akan melaporkan kasus ini secara resmi pada PT Kereta Commuter Indonesia maupun kepolisian, lantaran minimnya barang bukti. "Aku sejauh ini cuma mention (via Twitter) sih, cuma belum ada tanggapan. Pas saya setelah turun kereta, saya masih syok dan saya pengin cari satpam tapi agak sulit karena ramai," katanya.

"Saya pengin cepat pulang saja, saya lapor via Twitter," pungkasnya.

Continue Reading

Metropolitan

Aksi Kocak Susi Pudjiastuti Saat Difoto Jadi Sorotan Mengundang Gelak Tawa Para Kabinet Kerja

Avatar

Published

on

Pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin akan digelar pada Minggu 20 Oktober 2019. Pada acara pelantikan esok, direncanakan juga pengumuman kabinet kerja jilid II. Hal itu menunjukkan jika masa jabatan para kabinet kerja pertama era Jokowi dan Jusuf Kalla akan segera berakhir.

Tak terasa, lima tahun sudah pemerintahan kabinet kerja dibawah pimpinan Jokowi Jusuf Kalla berjalan. Momen silaturahmi para kabinet kerja pun telah digelar di Istana Merdeka, pada Jumat 18 Oktober 2019 pukul 13.30. Acara silahturahmi itu pastinya dihadiri seluruh menteri, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Lembaga Negara era Jokowi Jusuf Kalla.

Tak ketinggalan juga Jokowi Jusuf Kalla yang turut hadiri memeriahkan acara tersebut. “Lima tahun sudah kita bekerja dan betul betul lima tahun adalah sebuah waktu yang sangat cepat sekali. Pada kesempatan itu Jokowi tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kabinet kerja era 2014 2019.

Khususnya kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla yang selama lima tahun ini setia membantu dan mendampingi Jokowi. “Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak Wapres beserta ibu yang telah bersama sama dengan kami. Dengan kita semuanya kerja keras untuk negara ini, atas amanah yang diberikan kepada kami berdua di 2014 sampai 2019 ini.

Dan juga para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Badan, Panglima, Jaksa Agung yang telah bekerja sama dengan kita, mohon maaf kalau mungkin dalam lima tahun ini kita bertemu agak santai hari ini,” ucap Jokowi. Namun, dibalik acara yang cukup penting itu, terdapat momen yang sangat lucu. Sambil berkumpul bersama, para menteri pun diselingi canda tawa.

Momen itu pun terekam dan diunggah oleh akun Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf. Suasana pun semakin pecah ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan aksinya. Pada video yang diunggah Triawan Munaf Jumat 18 Oktober 2019, Susi Pudjiastuti mengeluarkan jurus kocaknya untuk bercanda tawa dengan para menteri.

Susi Pudjiastuti melakukan pose pose kocak ketika dirinya dipotret oleh fotografer istana, Agus Suparto. Susi Pudjiastuti tampil dengan mengenakan dress merah muda sembari berlenggak lenggok. Ia pun sesekali mengangkat satu kaki dan betolak pinggang, hingga membuat para menteri lainnya tertawa.

"Eaa..lagi, lagi. Eaa" sorak mereka (para menteri) yang terhibur melihat tingkah Susi. "Ibu @susipudjiastuti115 selalu menghangatkan suasana di Kabinet Kerja. Bekerja serius bukan berarti tidak bisa ‘fun’. Penyemangat dan penerobos!,"tulisTriawan Munaf pada captionnya. Lebih kocaknya, Susi Pudjiastuti berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa.

Susi Pudjiastuti tampak protes kepada rekannya yang meledeknya karena mengenakan rok mini dan bukan batik. "Ora nganggo batik malah nganggo ngejreng (Bukannya pakai batik, malah pakai baju yang warnanya mencolok)," seru suara seorang salah satu menteri perempuan. Susi Pudjiastuti pun menunjukkan jika ia mengenakan selendang batik.

"Iki (ini) batik iki lo batik," sahut Susi sembari memegang selendang dibahunya. Lantas, Susi Pudjiastuti mengeluh jika baju batiknya kini tak muat karena berat badannya naik. "Batikku sesek kabeh (kekecilan semua) Mbak," ucap perempuan 54 tahun itu.

Melihat tingkah kocak Susi Pudjiastuti, para warganet pun ikut terpingkal melalui kolom komentar. Ghee_15 : Wkwkwkwk… Sumpah ngakaaak..kon nganggo batik malah nganggo ngreeeng hahaha bu susi. (suruh pakai batik malah pakai ngejreng) Itsme_robinmnugraha : Menteri yg paling funky dan selalu di tunggu kehadiran nya… Paling gak buat aku…

Ririehartomo : Lucu sekali bu Susi Prieboy1719 : Emang paling antique ibu menteri satu ini .. nyeleneh blazzz wezzz. Selain itu juga terdapat foto Susi Pudjiastuti bersama menteri perempuan lainnya.

Lagi lagi gaya Susi Pudjiastuti terlihat berbeda. Pada foto itu, Susi tampak mengakat satu kakinya.

Continue Reading

Metropolitan

Nono Sampono Harapkan Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Ri Berjalan Lancar

Avatar

Published

on

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Nono Sampono mengharapkan pelantikan Jokowi dan KH Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden RI berlangsung lancar tanpa ada hambatan, mengingat acara pelantikan tersebut bakal mendapat sorotan dunia internasional. “Pelantikan Jokowi dan KH Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih akan dihadiri sekitar 20 kepala negara atau perwakilan negara sahabat. Media internasional juga pasti akan memberitakannya. Karenanya pelantikan nanti diharapkan berlangsung lancar,” ungkap Nono Sampono, Jumat (18/10/2019). Seperti diberitakan, sebanyak 20 kepala negara atau perwakilan dari negara negara sahabat akan menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019 2024 di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Minggu (20/10) siang.

Presiden Ke 5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden Ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, mantan calon presiden Prabowo Subianto dan mantan calon wakil presiden Sandiaga Uno juga akan hadir. “Dengan kehadiran para tokoh dunia serta tokoh bangsa menunjukan posisi Indonesia sangat strategis di mata dunia Internasional dan bangsa ini semakin solid. Momentum ini menjadi penambah vitamin dan energi bagi Jokowi dalam menjalankan periode kepemimpinannya yang kedua,” jelasnya. Disingung soal menteri, Nono Sampono menegaskan, itu hak prerogatif Jokowi.

“Presiden Jokowi pasti sudah mempertimbangankan secara matang calon menterinya, misalnya soal integritas, kompetensi, serta proporsionalitas (politisi dan profesional). Presiden Jokowi juga perlu mempertimbangkan sosok menteri untuk mewakili daerah, khususnya dari kawasan timur yang memang butuh sentuhan lebih,” jelasnya. Senator asal Maluku ini meminta doa dan menghimbau kepada masyarakat agar berpartisipasi mensukseskan acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih sehingga dapat berjalan dengan khidmat dan lancar.

Continue Reading

Trending