Connect with us

Nasional

Kemendikbud Dorong Pemda Terapkan PPDB 2020 Secara Daring Cegah Penyebaran Covid-19

Avatar

Published

on

Sebanyak 10,9 juta calon peserta didik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diproyeksikan akan mengikuti program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020. Dalam masa darurat penyebaran pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid 19), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan PPDB tahun 2020 akan dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Untuk mekanismenya, Pemerintah Daerah dan sekolah dapat merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19.

“PPDB tetap dilakukan tetapi kita dorong secara daring. Kalau tidak bisa secara daring, maka bisa secara kehadiran,” jelas Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Muliana Girsang, pada acara Bincang Sore secara daring, di Jakarta, Kamis (28/05/2020). Selain itu, bagi sekolah yang melaksanaan PPDB secara luring, Kemendikbud mewajibkan sekolah untuk memberikan pengumuman agar peserta yang mendaftar mengikuti protokol kesehatan salah satunya para calon peserta didik wajib menggunakan masker. “Tetapi protokol kesehatan itu harus dilaksanakan dengan ketat harus pakai masker, harus ada tempat cuci tangan, pembersih tangan (hand sanitizer), disinfektan dan seterusnya. Kemudian jaga jarak itu harus dilakukan,” tambah Chatarina. Dalam SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, disebutkan juga bahwa PPDB pada Jalur Prestasi dapat dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan rata rata akumulasi nilai lima semester terakhir; nilai ujian kelulusan daring, dan/atau nilai prestasi akademik atau non akademik.

Terkait pelaksanaan PPDB secara daring, Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad mengatakan bahwa melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah dan sekolah yang memerlukan bantuan teknis mekanisme PPDB secara daring. “Layanan bantuan teknis PPDB yang disediakan oleh Pusdatin Kemendikbud meliputi layanan data dan layanan aplikasi,” terangnya. Untuk layanan data, Pusdatin menyediakan data awal PPDB berupa data peserta didik pada pendidikan anak usia dini, kelas 6 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, kelas 9 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan peserta didik Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud dan Education Management Information System Kementerian Agama.

Pemberian data awal tersebut dilaksanakan melalui tiga layanan antara lain jaringan Backbone bagi kabupaten/kota atau provinsi yang sudah memiliki MoU; Protocol API/web service (layanan unggah data) bagi kabupaten/kota atau provinsi yang memiliki sistem PPDB daring; serta unduh data awal peserta didik tingkat akhir bagi kabupaten/kota atau provinsi yang tidak memiliki Backbone atau Protocol API/web service. Sedangkan untuk layanan aplikasi, Pusdatin menyediakan layanan aplikasi PPDB daring diberikan bagi daerah yang belum memiliki sistem PPDB daring serta hanya dapat diberikan untuk pelaksanaan PPDB pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Tim Pusdatin Kemendikbud akan melakukan pendampingan secara daring kepada pemerintah daerah apabila terjadi kendala dalam penggunaan layanan aplikasi PPDB daring. Untuk informasi bantuan teknis layanan PPDB daring, pemerintah daerah dan sekolah dapat mengakses laman

Sampai dengan tanggal 28 Mei 2020, kata Hamid, terdapat delapan dinas pendidikan provinsi yang telah menerbitkan petunjuk teknis PPDB 2020 SMA/SMK sesuai dengan Peraturan Mendikbud Nomor 44 Tahun 2019, yakni Aceh, Gorontalo, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Sedangkan untuk PPDB tingkat SD, terdapat 24 dinas pendidikan kabupaten/kota yang telah menerbitkan petunjuk teknis antara lain Kab. Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, Kab. Kepulauan Morotai, Kab. Kep Yapen, Kab. Mamuju, Kab. Tojo Una una, Kota Palu, Kab. Kolaka, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Musi Rawas, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Tangerang, Kab. Mukomuko, Kab. Gunung Kidul, Kab. Gorontalo, Kab. Pahuwato, Kab. Batang, Kab. Sukoharjo, Kab. Gresik, Kab. Banjar, Kab. Murung Raya, Kab. Lingga dan Kab. Lampung Utara. Untuk PPDB tingkat SMP, terdapat 37 dinas pendidikan kabupaten/kota yang telah menerbitkan petunjuk teknis PPDB 2020 antara lain Kab. Tabanan, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kab. Mukomuko, Kota Cilegon, Kab. Gunungkidul, Kota Yogyakarta, Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo, Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Kab. Batang, Kab. Karanganyar, Kab. Gresik, Kab. Kediri, Kab. Madiun, Kab. Banjar, Kab. Barito Selatan, Kab. Murung Raya, Kab. Bangka Tengah, Kab. Lingga, Kota Bandar lampung, Kab. Kep. Morotai, Kab. Sumbwa Barat, Kab. Manggarai, Kota Jayapura, Kab. Indragiri Ilir, Kab. Rokan Hulu, Kota Palu, Kab. Kolaka, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Agam, kab. Musi Rawas, Kab. OKU, Kab. Aasahan dan Kab. Deli Serdang.

“Saat ini, berdasarkan hasil rapat koordinasi monitoring PPDB untuk tingkat SMA, sebanyak 19 provinsi akan melaksanakan pendaftaran PPDB secara daring dan luring, 14 provinsi lainnya akan melaksanakan PPDB secara daring. Sedangkan satu provinsi yaitu Provinsi Papua belum melaporkan,” jelas Hamid. Sedangkan 14 provinsi yang akan melaksanakan PPDB secara daring antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau. 19 provinsi yang melaksanakan PPDB secara daring dan luring antara lain Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Maluku Utara, Banten, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara.

Tugas dan pendidikan ialah mengusahakan agar anak tidak mempunyai anggapan keliru bahwa kebaikan sama dengan bersikap loyo dan kejahatan sama dengan bersikap giat.

Nasional

Komandan PMPP TNI Perkirakan Proses Autopsi Jenazah Serma Rama di Uganda Berlangsung 4 Hari

Avatar

Published

on

Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Mayjen TNI Victor Hasudungan Simatupang memperkirakan proses autopsi jenazah prajurit TNI anggota Satgas Kizi TNI Konga XX Q/Monusco, Serma Rama Wahyudi, yang gugur saat menjalankan tugas misi sebagai pasukan perdamaian PBB di wilayah Republik Demokratik Kongo, Afrika akan berlangsung selama empat hari di rumah sakit di Uganda. Victor mengungkapkan proses autopsi tersebut merupakan bagian dari Standard Operational Procedure yang sudah ditentukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Victor mengungkapkan berdasarkan kabar terakhir yang diterimanya pada Kamis (25/6/2020) malam jenazah Serma Rama tengah dalam proses pemeriksaan covid 19 di Kongo.

Hal tersebut diungkapkan Victor saat konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur pada Jumat (26/6/2020). "Kondisi jenazah Sersan Mayor Rama Wahyudi sampai tadi malam dilaporkan kepada saya bahwa masih dalam proses bebas covid 19 dari negara Kongo dan ini kalau covid 19 hari ini selesai akan diterbangkan ke Uganda untuk dilaksanakan otopsi. Ini memakan waktu lebih kurang empat hari," kata Victor. Ia berharap proses autopsi dan seluruh administrasi jenazah almarhum Serma Rama bisa selesai pada 30 Juni 2020.

Rencananya jenazah almarhum Serma Rama akan dikirim dengan pesawat komersil dan tiba di Jakarta pada 2 Juli 2020. "Jadi kemungkinan tanggal 2 (Juli 2020) sampai di Jakarta nanti akan disemayamkan di kargo yang ada di Cengkareng. Dari sana nanti akan diurus untuk dikirimkan langsung ke kediaman yang bersangkutan di Pekanbaru untuk dimakamkan di Pekanbaru sesuai dengan permintaan keluarga," kata Victor.

Continue Reading

Nasional

Prakiraan Cuaca 33 Kota di Indonesia Sabtu 27 Juni 2020 Semarang Cerah di Pagi Hari Info BMKG

Avatar

Published

on

Berikut prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk 33 kota di Indonesia, Sabtu (27/6/2020). Prakiraan cuaca 33 kota di Indonesia ini BMKG rilis melalui situs resmi BMKG.go.id. Terpantau, lima kota diperkirakan hujan di pagi hari dengan intensitas berbeda beda.

Sementara itu, lima kota lainnya diperkirakan bercuaca cerah di pagi hari, termasuk Yogyakarta dan Semarang. Terdapat 12 kota yang diperkirakan cerah berawan di pagi hari, termasuk Jakarta Pusat dan Bandung. Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Dini hari : Cerah

Pagi : Berawan Siang : Berawan Malam : Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Berawan Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Cerah Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan Pagi : Hujan Lokal Siang : Hujan Lebat Malam : Berawan Dini hari : Berawan

Pagi : Udara Kabur Siang : Hujan Lokal Malam : Berawan Dini hari : Udara Kabur Pagi : Cerah Berawan Siang : Hujan Ringan Malam : Hujan Ringan Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Cerah Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Dini hari : Cerah Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Berawan Siang : Hujan Ringan Malam : Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Hujan Lokal Siang : Berawan Tebal Malam : Hujan Lokal Dini hari : Hujan Lokal Pagi : Berawan Siang : Hujan Lokal Malam : Hujan Lokal Dini hari : Berawan Tebal

Pagi : Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Berawan Tebal Dini hari : Berawan Pagi : Hujan Lokal Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Hujan Lokal Siang : Hujan Sedang Malam : Hujan Ringan Dini hari : Hujan Sedang Pagi : Berawan Tebal Siang : Berawan Malam : Hujan Ringan Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Siang : Cerah Malam : Cerah Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Berawan Siang : Hujan Lokal Malam : Hujan Lokal Dini hari : Berawan

Pagi : Kabut Siang : Berawan Malam : Berawan Tebal Dini hari : Berawan Tebal Pagi : Berawan Siang : Hujan Lokal Malam : Hujan Lokal Dini hari : Hujan Sedang Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Berawan Dini hari : Berawan

Pagi : Cerah Berawan Siang : Hujan Sedang Malam : Hujan Ringan Dini hari : Berawan Pagi : Hujan Lokal Siang : Hujan Lokal Malam : Berawan Tebal Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Siang : Berawan Malam : Berawan Dini hari : Berawan

Pagi : Udara Kabur Siang : Hujan Lokal Malam : Cerah Berawan Dini hari : Berawan Tebal Pagi : Cerah Berawan Siang : Hujan Lokal Malam : Hujan Ringan Dini hari : Hujan Ringan

Continue Reading

Nasional

Anggota TNI yang Sudah Pensiun Tak Bisa Naik Pangkat Lagi Politisi Senior PDIP

Avatar

Published

on

Politisi senior, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin mengatakan kepangkatan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah susunan sebutan dan keselarasan jenjang pangkat militer dalam Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Mulai dari tingkat yang tertinggi (Perwira), Bintara, hingga yang terendah (Tamtama), setiap prajurit diberikan pangkat sesuai dengan keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan. "Banyaknya pertanyaan tentang kepangkatan di lingkungan TNI, ijinkan saya secara singkat menjelaskan tentang pangkat di lingkungan TNI sekarang ini," kata Hasanuddin kepada wartawan, Senin (22/6/2020).

Menurut Hasanuddin, di masa lalu kepangkatan aturannya masih sangat longgar karena saat itu TNI (ABRI) masih melaksanakan tugas Dwi Fungsi ABRI. Sehingga, kata dia, jabatan di militer pun kadang dipengaruhi oleh posisi di partai politik. "Seorang anggota TNI/ABRI aktif yang bertugas di DPC (Dewan Pimpinan Cabang) atau DPD 2 partai tertentu secara otomatis mendapatkan pangkat Kolonel," kata purnawirawan bintang dua TNI AD ini.

Hasanuddin menambahkan, perwira TNI yang bertugas sebagai ketua DPD 1 (Dewan Pimpinan Daerah) di tingkat provinsi mendapatkan pangkat Brigadir Jenderal. "Gubernur sudah pasti akan mendapatkan pangkat Bintang 2 (Mayor Jenderal) kecuali gubernur DKI Jakarta mendapat Bintang 3," tuturnya. Belum cukup, kata Hasanuddin, di masa Orde Baru (Orba) masih diberlakukan pangkat kehormatan (Hor).

Kolonel yang berprestasi baik, imbuh dia, kemudian pensiun maka padanya diberikan Brigjen Hor sebelum menjalankan masa pensiunnya atau Brigjen menjadi Mayjen Hor. "Atau Mayjen menjadi Letjen Hor. Bahkan setelah pensiunpun kadang masih ada yang diusulkan kenaikan pangkatnya dari Mayjen Pur menjadi Letjen Pur Hor. Dari Letjen Pur menjadi Jenderal Pur Hor," ungkapnya. Menurut Hasanuddin, di era Reformasi, setelah keluar Undang Undang No. 34/2004 tentang TNI, maka aturan aturan kepangkatan seperti di atas sudah tidak berlaku lagi.

Ia membeberkan, dalam pasal 27 UU no 34 tahun 2004 dijelaskan , bahwa pangkat menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut : A. Pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh. B. Pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat, yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi.

C. Pangkat Tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut serta membawa akibat administrasi terbatas. "Mengacu pada aturan perundang undangan maka dipastikan di TNI sekarang tidak akan terjadi lagi, seorang yang sudah pensiun kemudian naik pangkat lagi. Andaikan terjadi maka dipastikan itu merupakan pelanggaran terhadap UU," pungkasnya.

Continue Reading

Trending