Connect with us

Nasional

Fahri Hamzah Diminta Jokowi jadi Duta Besar untuk Vatikan

Avatar

Published

on

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dikenal sebagai sosok yang kerap melontarkan kritik tajam kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dibalik itu semua Fahri Hamzah justru memiliki kedekatan tersendiri dengan Jokowi tatkala keduanya berkesempatan bertemu di Istana. “Saya lagi di Istana Negara menghadiri pelantikan duta besar RI untuk Italia. Setelah selesai saya ngobrol dengan Pak Surya Paloh (Ketum Nasdem), saya tanya dubes Italia sama dengan Vatikan atau tidak, beliau bilang beda,” kata Fahri mengawali penjelasannya.

Tak lama kemudian, dirinya duduk dan berbincang bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Jaksa Agung HM Prasetyo. “Tiba tiba ajudan Pak Jokowi mendatangi saya, saya katanya dipanggil Pak Presiden. Saya tanya untuk apa, tapi ajudan bilang datang saja ke ruangan Bapak,” imbuh Fahri. Fahri mengiyakan permintaan yang disampaikan ajudan Jokowi tersebut.

Fahri bergegas menemui Jokowi yang saat itu tengah bersama jajaran tokoh lainnya. Antara lain, Menko Polhukam Wiranto, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Wapres Jusuf Kalla beserta istri, dan Iriana Jokowi. “Lalu saya merapat, kemudian Pak Jokowi bilang, sudah ada kesepakatan untuk mengatasi situasi dan dialog antarumat beragama untuk minta Mas Fahri menjadi dubes RI untuk Vatikan . Tertawa semua di ruangan itu,” kata Fahri menirukan ucapan Jokowi. Fahri kemudian memastikan apa yang dikatakan Jokowi kepada dirinya saat itu hanya candaan saja.

Ia menjelaskan, pertemuan antartokoh politik juga sarat dengan perbincangan yang hangat dan penuh canda serta tidak selalu membicarakan hal hal penting. “Saya bilang bahwa saya lebih cocok jadi dubes di Arab Saudi. Dan waktu itu saya juga usul kalau dubes RI untuk Vatikan dan Arab Saudi digabung saja, jadi ketika Pak Jusuf Kalla mau haji saya sambut, kalau Pak Luhut mau ke Vatikan juga saya sambut," kata Fahri "Bukan serius tapi, bercanda itu, meledak ketawa semua waktu itu,” cerita Fahri lagi sambil tertawa lepas mengingat momen tersebut.

“Kalau pimpinan negara dan lembaga ketemu itu banyak bercanda, banyak melucu, jadi jangan dianggap jika tokoh tokoh ketemu itu serius serius saja,” kata Fahri semringah.

Tugas dan pendidikan ialah mengusahakan agar anak tidak mempunyai anggapan keliru bahwa kebaikan sama dengan bersikap loyo dan kejahatan sama dengan bersikap giat.

Nasional

Punya Kompetensi Akademik dan Karir Militer, Guru Besar UNJ Sebut Jendral Ini Cocok Jadi Menhan

Avatar

Published

on

Guru besar Universitas Negeri Jakarta Prof DR Dedi Purwana E. S.,M.Bus menyatakan, sudah saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih calon menteri yang memiliki lima kreteria ini. Pertama, profesionalitas. Hal ini dilihat dari rekam jejak, pengalamannya sesuai bidang kementerian yang akan dijabatnya. Kedua, mempunyai kapasitas intelektual yang mumpuni dan sesuai dengan adagium lama, _the right man on the right job_.

Ketiga, berintegritas dan bermoral, hal tersebut harus jadi pijakan kuat untuk menjadikan sebagai pejabat publik punya benteng moral yang kuat. Keempat, akuntalibilitas. Sebagai pejabat publik, harus merepresentasikan suara rakyat, akuntabilitas dalam arti bertanggungjawab bukan saja kepada presiden, tetapi juga kepada masyarakat. Kelima, punya kemampuan mengambil kebijakan. Biasanya kebijakan publik seringkali terseret oleh kepentingan bangsa, imbas dari keputusannya untuk masyarakat dan harus proporsional.

"Itu harapan akademisi. Jika kelima syarat tersebut terpenuhi, mau dari partai politik atau pun professional, tidak masalah. Saya yakin menteri tersebut akan mampu memecahkan dengan baik isu isu yang saat ini belum selesai,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/09/2019). Melihat kondisi Indonesia saat ini, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta ini mengingatkan Presiden Jokowi agar lebih hati hati dalam memilih orang untuk duduk di Menteri Pertahanan. Menurutnya, untuk menduduki kursi Menhan, harus benar benar orang yang mengerti soal pertahanan.

“Sebaiknya ada kombinasi antara akademisi dan militer. Jika kombinasi tersebut digabungkan, maka akan ideal, intelektual akademis ada, karir militernya ada," katanya. Dedi beralasan, Menhan yang demikian itu akan mampu mengkaji dan menganalisis isu isu pertahanan untuk melindungi NKRI dari ancaman infiltrasi dan keluar negeri juga bisa _show of force_ bahwa pertahanan Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata. Dalam pandangannya, sosok ideal calon Menhan itu adalah rekan sejawatnya, yakni Letjend TNI (purn) Prof DR Syarifuddin Tippe, M.Si, Guru Besar Manajemen Stratejik Pertahanan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

"Awalnya saya ragu dengan kapasitas beliau secara akademisi, tetapi setelah dia bisa beradaptasi dengan dunia akademisi yang egalitarian, dan mampu memotivasi dosen dosen muda untuk mengejar gelar buru besar, saya baru yakin," ungkapnya. Secara profil, lanjutnya, selama ini banyak guru besar yang tidak mau mengajar di jenjang pendidikan D3 atau S1, namun berbeda dengan Syarifuddin Tippe. “Justru dia mau mengajar di semua jenjang. Alasanya agar ia bisa mengajarkan cinta negara dan bela negara kepada generasi milenial saat ini, sehingga generasi muda tidak muda terpapar infiltrasi paham ideologi dari luar yang mengancam kedaulatan NKRI," katanya.

Sebagai akademisi, Dedi menginginkan sosok Menhan yang punya gabungan kompetensi intelektualnya seperti Prof Juwono Sudarsono dan punya karir militer seperti Ryamizard Ryacudu. "Gabungan dari keduanya, menurut hemat saya, itu di sosok Jenderal Prof. Syarifudin Tippe,” tutup tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Kritisi Produk Undang-Undang Dapat Dilakukan dengan Cara Uji Materi

Avatar

Published

on

Upaya mengkritisi suatu produk undang undang tidak hanya dapat dilakukan dengan melakukan aksi unjuk rasa turun ke jalan. Namun, dapat juga dilakukan melalui mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap produk tersebut. "Undang Undang dibentuk melalui jalur konstitusi. Mari bergerak mengkritisi, membuat poin. Mari diuji di MK," kata Abraham, perwakilan Gerakan Mahasiswa Peduli Bangsa, di sesi diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2019).

Dia menyarankan agar digelar kajian kajian akademis terhadap produk yang dikeluarkan pihak eksekutif dan legislatif tersebut. "Mari membawa isu ideologis berdasarkan kajian ilmiah," tuturnya. Meskipun menyarankan untuk menempuh jalur konstitusi berupa uji materi ke MK, namun, dia tetap memberikan kesempatan kepada mahasiswa lainnya untuk menggelar aksi turun ke jalan.

Dia menjelaskan, aksi turun ke jalan itu sebagai bentuk dari pengejawantahan kajian intelektual mahasiswa. Asalkan, dia mengingatkan, supaya aksi itu tidak ditunggangi kelompok manapun. "Untuk tudingan terkait gerakan mahasiswa ditunggangi seharusnya teman teman mulai menyadarkan diri bahwasanya ini bisa gerakan mahasiswa diklaim ada yang menunggangi pasti ada yang tidak beres untuk membantah tuduhan yang dilontarkan," tambahnya.

Continue Reading

Nasional

Isu RKUHP Mencuat, Ahli Temukan Hal Unik di Twitter, Khususnya Sikap Rocky Gerung dan Said Didu

Avatar

Published

on

Saat Revisi KUHP atau RKUHP jadi perbicangan hangat, pengamat sosial media menemukan hal yang unik yang di Twitter. Analisis media sosial dan digital dari Universitas Islam Indonesia (UII) Ismail Fahmi menyatakan, berdasarkan percakapan di media sosial Twitter, warganet cenderung menolak Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( RKUHP). Ini berdasarkan hasil analisisnya menggunakan teknologi buatan yang bernama Drone Emprit.

Teknologi ini memantau dan mengelompokkan percakapan di Twitter. "Semua bersatu menolak RKUHP. Penolakan terhadap RKUHP ini sangat tinggi," ujar Ismail saat dihubungi Kompas.com, Jumat (20/9/2019). Ia mengatakan, penolakan RKUHP menjadi perhatian warganet di Twitter dan suara yang mendukung RKUHP sedikit dalam rentang waktu percakapan pada 13 September 20 September.

Menurut dia, tidak ada polarisasi atau kelompok yang pro terhadap pengesahan RKUHP.

Continue Reading

Trending