Connect with us

Nasional

Dahulukan Partai Pengusung dalam Memilih Menteri Sudah Tak Relevan bagi Jokowi Kata Pengamat

Avatar

Published

on

Isu menteri yang bakal mengisi Kabinet Kerja Jilid II masih hangat diperbincangkan jelang pelantikan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih pada 20 Oktober mendatang. Terkait komposisi Kabinet Kerja Jilid II nantinya, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai sudah tak relevan lagi bagi Presiden Jokowi untuk mendahulukan partai pengusung maupun partai non pengusung. Menurut Adi, yang seharusnya menjadi fokus presiden adalah seperti apa kriteria orang orang yang dipilih untuk masuk kabinet kerja.

"Tak relevan lagi apakah menteri harus diutamakan partai pengusung atau tidak, tetapi seperti apa kriteria orang orang yang dipilih," ujar Adi ketika dihubungi, Kamis (10/10/2019). "Kriteria kabinet sudah seharusnya diisi oleh jajaran menteri yang berintegritas, punya basis kompetensi yang memadai dalam bekerja dan kepemimpinan," sambungnya. Adi juga menekankan, presiden juga tak perlu risau soal persentase mana yang lebih banyak antara politisi dan non politisi.

Yang terpenting, lanjutnya, orang yang dipilih sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Ia menduga Jokowi sudah punya rancangan kebutuhan yang dapat memetakan apa apa saja yang dinginkan dalam rencana perubahan yang dikehendaki dalam lima tahun ke depan. "Untuk itu, partai partai maupun ormas bukan semata mata mengirim orang dalam konteks keterwakilan politik, melainkan harus memilih kader terbaiknya yang bisa memenuhi standar integritas dan kompetensi yang dibutuhkan," imbuh Adi.

Diberitakan, Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto meminta Presiden Joko Widodo mendahulukan partai pengusung dalam menyusun kabinet periode 2019 2024. Hal itu disampaikan Hasto menanggapi wacana Gerindra yang menyiapkan nama calon menteri di kabinet Joko Widodo Maruf Amin. "Dalam hal yang ideal tentu saja apa yang terjadi dalam koalisi sebelum presiden itu sebangun dengan pembentukan kabinet sehingga skala prioritas Pak Jokowi mengedepankan terlebih dahulu para menteri, terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja," ujar Hasto, Selasa (8/10/2019).

Ia meyakini, Jokowi memahami skala prioritas itu dan akan menerapkannya dalam menyusun kabinet di periode kedua. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyampaikan, partainya meminta tiga posisi menteri di kabinet Jokowi Maruf Amin mendatang. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019 2024.

"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Senin (7/10/2019). Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dikabarkan meminta jatah kursi menteri kepada Joko Widodo ( Jokowi) untuk kepemimpinan Jokowi dan MarufAmin pada 2019 2024. Namun, permintaan tersebut justru dipertanyakan, terutama soal kontribusi Gerindra dalam memenangkan Jokowi Maruf Amin.

"Tidak mungkin Pak Jokowi tak menghitung (penentuan menteri), termasuk apakah akan memberikan kursi menteri ke Gerindra? Alasannya apa? Apa kontribusi Gerindra dalam memenangkan Jokowi?" ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada Kompas.com, Selasa (8/10/2019). Menurut dia, penentuan kursi menteri memang menjadi hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Oleh karena itu, dalam menentukannya, Jokowi bisa saja memaksimalkan hak prerogatifnya atau karena Jokowi masih tersandera dan mempunyai beban dalam menentukan kursi menteri.

Namun menurut Pangi, ketimbang memperhatikan permintaan partai yang tak berkontribusi terhadap kemenangannya, Jokowi sebaiknya fokus kepada partai utama pengusungnya. "Jokowi lebih baik fokus saja bagaimana memperhatikan partai pengusung utama, membaca selera mereka, karena partai tersebut lah yang berdarah darah dan berkeringat memenangkan Jokowi," kata dia. "Mengapa Jokowi malah terjebak memenuhi selera partai yang mengusung calon presiden yang kalah? Kalau kita konsisten secara ajeg, dalam sistem presidential murni di AS misalnya, mereka mengambil peran masing masing, disiplin dengan fatsun politik," kata dia.

Dengan demikian, mereka yang kalah dapat langsung mengambil peran sebagai oposisi. Sedangkan pemenangnya, langsung memainkan peran menjadi the rulling party (partai koalisi pemerintah). "Mereka tahu diri, mengukur diri, ngaca, dan ada rasa malu, sebab secara chemistry dan nuansa kebatinan kan mereka tak nyaman juga, menjaga perasaan partai pengusung utama yang memenangkan capres tersebut," ujar dia. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyampaikan, partainya tersebut meminta tiga posisi menteri di kabinet Jokowi Maruf mendatang.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan sejumlah ketua umum (ketum) partai politik pengusung untuk membahas susunan kabinet. "Dalam waktu dekat tentu saja Bapak Jokowi akan bertemu para ketum secara terpisah, tapi juga kemudian para kandidat calon menteri tersebut," ujar Hasto saat ditemui di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqofah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).

Hasto mengatakan, sedianya Jokowi dan para ketum parpol sudah membahas pembentukan kabinet. Namun, ke depan akan lebih intensif lagi pembahasannya. Menurut Hasto, pertemuan Jokowi dengan para ketum parpol dan kandidat menteri penting dilakukan untuk mendalami rekam jejak dan kualitas.

Dengan demikian, kandidat menteri yang terpilih nantinya tak bermasalah dan mampu bekerja optimal. "Karena bagaimanapun juga Presiden harus memastikan bahwa nama nama yang diusulkan atau nama nama yang akan dipilih oleh Presiden sendiri yang berasal dari kalangan fungsional ataupun dari kepala daerah yang memiliki prestasi," ujar Hasto. "Ataupun para tokoh tokoh sesuai bidangnya. Semua dipastikan komitmennya dalam menjalankan visi misi Presiden," kata dia.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo Ma'ruf Amin, akan dilantik pada 20 Oktober. Selepas itu, mereka akan segera mengumumkam susunan kabinet periode 2019 2024 kepada publik. Jokowi sebelumnya sudah mengungkap komposisi Kabinet Kerja yang terdiri dari kalangan profesional dan mewakili partai politik.

Menurut dia, sebagian besar atau 55 persen berasal dari kalangan profesional. Sebesar 45 persennya akan diberikan ke partai politik. Selain itu, Jokowi mengungkapkan bahwa Kabinet Kerja akan diisi oleh menteri muda. Bahkan, ada yang berusia di bawah 30 tahun.

Tugas dan pendidikan ialah mengusahakan agar anak tidak mempunyai anggapan keliru bahwa kebaikan sama dengan bersikap loyo dan kejahatan sama dengan bersikap giat.

Nasional

Komandan PMPP TNI Perkirakan Proses Autopsi Jenazah Serma Rama di Uganda Berlangsung 4 Hari

Avatar

Published

on

Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Mayjen TNI Victor Hasudungan Simatupang memperkirakan proses autopsi jenazah prajurit TNI anggota Satgas Kizi TNI Konga XX Q/Monusco, Serma Rama Wahyudi, yang gugur saat menjalankan tugas misi sebagai pasukan perdamaian PBB di wilayah Republik Demokratik Kongo, Afrika akan berlangsung selama empat hari di rumah sakit di Uganda. Victor mengungkapkan proses autopsi tersebut merupakan bagian dari Standard Operational Procedure yang sudah ditentukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Victor mengungkapkan berdasarkan kabar terakhir yang diterimanya pada Kamis (25/6/2020) malam jenazah Serma Rama tengah dalam proses pemeriksaan covid 19 di Kongo.

Hal tersebut diungkapkan Victor saat konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur pada Jumat (26/6/2020). "Kondisi jenazah Sersan Mayor Rama Wahyudi sampai tadi malam dilaporkan kepada saya bahwa masih dalam proses bebas covid 19 dari negara Kongo dan ini kalau covid 19 hari ini selesai akan diterbangkan ke Uganda untuk dilaksanakan otopsi. Ini memakan waktu lebih kurang empat hari," kata Victor. Ia berharap proses autopsi dan seluruh administrasi jenazah almarhum Serma Rama bisa selesai pada 30 Juni 2020.

Rencananya jenazah almarhum Serma Rama akan dikirim dengan pesawat komersil dan tiba di Jakarta pada 2 Juli 2020. "Jadi kemungkinan tanggal 2 (Juli 2020) sampai di Jakarta nanti akan disemayamkan di kargo yang ada di Cengkareng. Dari sana nanti akan diurus untuk dikirimkan langsung ke kediaman yang bersangkutan di Pekanbaru untuk dimakamkan di Pekanbaru sesuai dengan permintaan keluarga," kata Victor.

Continue Reading

Nasional

Prakiraan Cuaca 33 Kota di Indonesia Sabtu 27 Juni 2020 Semarang Cerah di Pagi Hari Info BMKG

Avatar

Published

on

Berikut prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk 33 kota di Indonesia, Sabtu (27/6/2020). Prakiraan cuaca 33 kota di Indonesia ini BMKG rilis melalui situs resmi BMKG.go.id. Terpantau, lima kota diperkirakan hujan di pagi hari dengan intensitas berbeda beda.

Sementara itu, lima kota lainnya diperkirakan bercuaca cerah di pagi hari, termasuk Yogyakarta dan Semarang. Terdapat 12 kota yang diperkirakan cerah berawan di pagi hari, termasuk Jakarta Pusat dan Bandung. Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Dini hari : Cerah

Pagi : Berawan Siang : Berawan Malam : Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Berawan Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Cerah Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan Pagi : Hujan Lokal Siang : Hujan Lebat Malam : Berawan Dini hari : Berawan

Pagi : Udara Kabur Siang : Hujan Lokal Malam : Berawan Dini hari : Udara Kabur Pagi : Cerah Berawan Siang : Hujan Ringan Malam : Hujan Ringan Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Cerah Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Dini hari : Cerah Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Berawan Siang : Hujan Ringan Malam : Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Hujan Lokal Siang : Berawan Tebal Malam : Hujan Lokal Dini hari : Hujan Lokal Pagi : Berawan Siang : Hujan Lokal Malam : Hujan Lokal Dini hari : Berawan Tebal

Pagi : Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Berawan Tebal Dini hari : Berawan Pagi : Hujan Lokal Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Hujan Lokal Siang : Hujan Sedang Malam : Hujan Ringan Dini hari : Hujan Sedang Pagi : Berawan Tebal Siang : Berawan Malam : Hujan Ringan Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Siang : Cerah Malam : Cerah Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Berawan Siang : Hujan Lokal Malam : Hujan Lokal Dini hari : Berawan

Pagi : Kabut Siang : Berawan Malam : Berawan Tebal Dini hari : Berawan Tebal Pagi : Berawan Siang : Hujan Lokal Malam : Hujan Lokal Dini hari : Hujan Sedang Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Berawan Dini hari : Berawan

Pagi : Cerah Berawan Siang : Hujan Sedang Malam : Hujan Ringan Dini hari : Berawan Pagi : Hujan Lokal Siang : Hujan Lokal Malam : Berawan Tebal Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Siang : Berawan Malam : Berawan Dini hari : Berawan

Pagi : Udara Kabur Siang : Hujan Lokal Malam : Cerah Berawan Dini hari : Berawan Tebal Pagi : Cerah Berawan Siang : Hujan Lokal Malam : Hujan Ringan Dini hari : Hujan Ringan

Continue Reading

Nasional

Anggota TNI yang Sudah Pensiun Tak Bisa Naik Pangkat Lagi Politisi Senior PDIP

Avatar

Published

on

Politisi senior, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin mengatakan kepangkatan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah susunan sebutan dan keselarasan jenjang pangkat militer dalam Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Mulai dari tingkat yang tertinggi (Perwira), Bintara, hingga yang terendah (Tamtama), setiap prajurit diberikan pangkat sesuai dengan keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan. "Banyaknya pertanyaan tentang kepangkatan di lingkungan TNI, ijinkan saya secara singkat menjelaskan tentang pangkat di lingkungan TNI sekarang ini," kata Hasanuddin kepada wartawan, Senin (22/6/2020).

Menurut Hasanuddin, di masa lalu kepangkatan aturannya masih sangat longgar karena saat itu TNI (ABRI) masih melaksanakan tugas Dwi Fungsi ABRI. Sehingga, kata dia, jabatan di militer pun kadang dipengaruhi oleh posisi di partai politik. "Seorang anggota TNI/ABRI aktif yang bertugas di DPC (Dewan Pimpinan Cabang) atau DPD 2 partai tertentu secara otomatis mendapatkan pangkat Kolonel," kata purnawirawan bintang dua TNI AD ini.

Hasanuddin menambahkan, perwira TNI yang bertugas sebagai ketua DPD 1 (Dewan Pimpinan Daerah) di tingkat provinsi mendapatkan pangkat Brigadir Jenderal. "Gubernur sudah pasti akan mendapatkan pangkat Bintang 2 (Mayor Jenderal) kecuali gubernur DKI Jakarta mendapat Bintang 3," tuturnya. Belum cukup, kata Hasanuddin, di masa Orde Baru (Orba) masih diberlakukan pangkat kehormatan (Hor).

Kolonel yang berprestasi baik, imbuh dia, kemudian pensiun maka padanya diberikan Brigjen Hor sebelum menjalankan masa pensiunnya atau Brigjen menjadi Mayjen Hor. "Atau Mayjen menjadi Letjen Hor. Bahkan setelah pensiunpun kadang masih ada yang diusulkan kenaikan pangkatnya dari Mayjen Pur menjadi Letjen Pur Hor. Dari Letjen Pur menjadi Jenderal Pur Hor," ungkapnya. Menurut Hasanuddin, di era Reformasi, setelah keluar Undang Undang No. 34/2004 tentang TNI, maka aturan aturan kepangkatan seperti di atas sudah tidak berlaku lagi.

Ia membeberkan, dalam pasal 27 UU no 34 tahun 2004 dijelaskan , bahwa pangkat menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut : A. Pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh. B. Pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat, yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi.

C. Pangkat Tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut serta membawa akibat administrasi terbatas. "Mengacu pada aturan perundang undangan maka dipastikan di TNI sekarang tidak akan terjadi lagi, seorang yang sudah pensiun kemudian naik pangkat lagi. Andaikan terjadi maka dipastikan itu merupakan pelanggaran terhadap UU," pungkasnya.

Continue Reading

Trending