Connect with us

Nasional

Bolehkah PNS Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik? Ini Kata Para Kepala Daerah

Avatar

Published

on

Menjelang Idul Fitri 1440 Hijriah, sejumlah kepala daerah melarang aparat Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan mobil dinas untuk mudik. Namun, Gubernur Banten Wahidin Halim dan sejumlah kepala daerah mengizinkan PNS menggunakan mobil dinas dengan berbagai syarat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sudah mengeluarkan surat edaran yang mengingatkan pimpinan di pusat maupun daerah.

Pimpinan diminta untuk mengimbau jajarannya untuk tidak menggunakan fasilitas dinas untuk keperluan pribadi jelang perayaan Lebaran, seperti kendaraan dinas operasional untuk mudik. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat akan muncul jika fasilitas kedinasan digunakan untuk kepentingan pribadi saat Lebaran. Berikut ini sejumlah fakta tentang polemik mobil dinas untuk mudik:

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melarang ASN di lingkungan Pemprov Sumbar menggunakan mobil dinas saat mudik Lebaran 2019. "Aturannya sudah ada, tidak boleh ASN gunakan mobil dinas saat Lebaran. Namun, untuk SKPD tertentu masih diizinkan karena bertugas, seperti Dinas Perhubungan, BPBD dan juga humas," kata Irwan kepada Kompas.com, di Padang, Selasa (21/5/2019). "Kalau yang tidak tugas, tidak boleh gunakan mobil dinas saat Lebaran. Kalau ada yang membandel, akan diberi sanksi," katanya.

Gurbernur Banten Wahidin Halim mengizinkan ASN Pemprov Banten mudik menggunakan mobil dinas. Izin ini diberikan untuk memudahkan para pegawai pulang ke kampung halaman saat lebaran. "Bawa mobil (dinas) silakan. Saya dan Pak Andika paling bijaksana selalu memberikan kemudahan," kata Wahidin dalam sambutannya saat pengajian bersama di Masjid Raya Al Bantani, Kota Serang, Senin (20/5/2019).

Mantan Wali Kota Tangerang itu mengatakan, selama dua tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur Banten, dia tidak pernah mempersulit pegawai, termasuk dalam hal cuti saat Lebaran. Namun, ketika diberikan kemudahan, dia berharap ASN disiplin dan masuk tepat waktu sesuai jadwal. "Izin cuti silakan, tapi kalau sudah waktunya masuk, ya masuk," kata dia.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengimbau seluruh pejabat Pemprov Sumut tidak menggunakan mobil dinas saat bermudik atau pulang kampung saat Lebaran. Menurut Edy, mobil dinas digunakan untuk kegiatan operasional kedinasan. "Tapi kalau dipakai di dalam kota dan tidak pada kegiatan mudik boleh," kata Edy, Senin (20/5/2019).

Edy mengatakan, sudah menerima surat edaran dari KPK untuk mengimbau seluruh pejabat tidak memakai mobil dinas untuk mudik. "Sudah menerima surat edaran," ungkapnya. Pemerintah Provinsi Riau melarang setiap ASN mengunakan mobil dinas saat mudik Lebaran.

Larangan tersebut untuk menindaklanjuti arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Penggunakan mobil dinas saat mudik memang tidak kami perbolehkan, hal tersebut guna menindaklanjuti arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Gubernur Riau, Syamsuar, saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (21/5/2019). "Oleh karena itu, kami tetap mematuhi petunjuk dari KPK, tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran nanti," tambah Syamsuar.

Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan surat edaran yang menyebutkan seluruh kendaraan dinas tidak boleh digunakan pada hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2019 atau 1 Syawal 1440 Hijriah. Surat edaran itu ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan. Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya, M Fikser membenarkan keputusan yang terdapat dalam surat edaran tersebut.

"Nanti mobil dinas itu harus diserahkan atau dikumpulkan di beberapa titik parkir yang disediakan. Terakhir pada Jumat (31/5/2019) mendatang sampai jam 17.00 WIB," kata Fikser kepada Kompas.com, Jumat (24/5/2019). "Bu Wali Kota Risma tegas melarang ini. Makanya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi pada saat libur panjang," imbuhnya.

Nasional

Komandan PMPP TNI Perkirakan Proses Autopsi Jenazah Serma Rama di Uganda Berlangsung 4 Hari

Avatar

Published

on

Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Mayjen TNI Victor Hasudungan Simatupang memperkirakan proses autopsi jenazah prajurit TNI anggota Satgas Kizi TNI Konga XX Q/Monusco, Serma Rama Wahyudi, yang gugur saat menjalankan tugas misi sebagai pasukan perdamaian PBB di wilayah Republik Demokratik Kongo, Afrika akan berlangsung selama empat hari di rumah sakit di Uganda. Victor mengungkapkan proses autopsi tersebut merupakan bagian dari Standard Operational Procedure yang sudah ditentukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Victor mengungkapkan berdasarkan kabar terakhir yang diterimanya pada Kamis (25/6/2020) malam jenazah Serma Rama tengah dalam proses pemeriksaan covid 19 di Kongo.

Hal tersebut diungkapkan Victor saat konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur pada Jumat (26/6/2020). "Kondisi jenazah Sersan Mayor Rama Wahyudi sampai tadi malam dilaporkan kepada saya bahwa masih dalam proses bebas covid 19 dari negara Kongo dan ini kalau covid 19 hari ini selesai akan diterbangkan ke Uganda untuk dilaksanakan otopsi. Ini memakan waktu lebih kurang empat hari," kata Victor. Ia berharap proses autopsi dan seluruh administrasi jenazah almarhum Serma Rama bisa selesai pada 30 Juni 2020.

Rencananya jenazah almarhum Serma Rama akan dikirim dengan pesawat komersil dan tiba di Jakarta pada 2 Juli 2020. "Jadi kemungkinan tanggal 2 (Juli 2020) sampai di Jakarta nanti akan disemayamkan di kargo yang ada di Cengkareng. Dari sana nanti akan diurus untuk dikirimkan langsung ke kediaman yang bersangkutan di Pekanbaru untuk dimakamkan di Pekanbaru sesuai dengan permintaan keluarga," kata Victor.

Continue Reading

Nasional

Prakiraan Cuaca 33 Kota di Indonesia Sabtu 27 Juni 2020 Semarang Cerah di Pagi Hari Info BMKG

Avatar

Published

on

Berikut prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk 33 kota di Indonesia, Sabtu (27/6/2020). Prakiraan cuaca 33 kota di Indonesia ini BMKG rilis melalui situs resmi BMKG.go.id. Terpantau, lima kota diperkirakan hujan di pagi hari dengan intensitas berbeda beda.

Sementara itu, lima kota lainnya diperkirakan bercuaca cerah di pagi hari, termasuk Yogyakarta dan Semarang. Terdapat 12 kota yang diperkirakan cerah berawan di pagi hari, termasuk Jakarta Pusat dan Bandung. Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Dini hari : Cerah

Pagi : Berawan Siang : Berawan Malam : Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Berawan Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Cerah Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan Pagi : Hujan Lokal Siang : Hujan Lebat Malam : Berawan Dini hari : Berawan

Pagi : Udara Kabur Siang : Hujan Lokal Malam : Berawan Dini hari : Udara Kabur Pagi : Cerah Berawan Siang : Hujan Ringan Malam : Hujan Ringan Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Cerah Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Dini hari : Cerah Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Berawan Siang : Hujan Ringan Malam : Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Hujan Lokal Siang : Berawan Tebal Malam : Hujan Lokal Dini hari : Hujan Lokal Pagi : Berawan Siang : Hujan Lokal Malam : Hujan Lokal Dini hari : Berawan Tebal

Pagi : Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Berawan Tebal Dini hari : Berawan Pagi : Hujan Lokal Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Hujan Lokal Siang : Hujan Sedang Malam : Hujan Ringan Dini hari : Hujan Sedang Pagi : Berawan Tebal Siang : Berawan Malam : Hujan Ringan Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Cerah Berawan

Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Cerah Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Siang : Cerah Malam : Cerah Berawan Dini hari : Berawan Pagi : Berawan Siang : Hujan Lokal Malam : Hujan Lokal Dini hari : Berawan

Pagi : Kabut Siang : Berawan Malam : Berawan Tebal Dini hari : Berawan Tebal Pagi : Berawan Siang : Hujan Lokal Malam : Hujan Lokal Dini hari : Hujan Sedang Pagi : Cerah Berawan Siang : Cerah Berawan Malam : Berawan Dini hari : Berawan

Pagi : Cerah Berawan Siang : Hujan Sedang Malam : Hujan Ringan Dini hari : Berawan Pagi : Hujan Lokal Siang : Hujan Lokal Malam : Berawan Tebal Dini hari : Berawan Pagi : Cerah Siang : Berawan Malam : Berawan Dini hari : Berawan

Pagi : Udara Kabur Siang : Hujan Lokal Malam : Cerah Berawan Dini hari : Berawan Tebal Pagi : Cerah Berawan Siang : Hujan Lokal Malam : Hujan Ringan Dini hari : Hujan Ringan

Continue Reading

Nasional

Anggota TNI yang Sudah Pensiun Tak Bisa Naik Pangkat Lagi Politisi Senior PDIP

Avatar

Published

on

Politisi senior, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin mengatakan kepangkatan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah susunan sebutan dan keselarasan jenjang pangkat militer dalam Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Mulai dari tingkat yang tertinggi (Perwira), Bintara, hingga yang terendah (Tamtama), setiap prajurit diberikan pangkat sesuai dengan keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan. "Banyaknya pertanyaan tentang kepangkatan di lingkungan TNI, ijinkan saya secara singkat menjelaskan tentang pangkat di lingkungan TNI sekarang ini," kata Hasanuddin kepada wartawan, Senin (22/6/2020).

Menurut Hasanuddin, di masa lalu kepangkatan aturannya masih sangat longgar karena saat itu TNI (ABRI) masih melaksanakan tugas Dwi Fungsi ABRI. Sehingga, kata dia, jabatan di militer pun kadang dipengaruhi oleh posisi di partai politik. "Seorang anggota TNI/ABRI aktif yang bertugas di DPC (Dewan Pimpinan Cabang) atau DPD 2 partai tertentu secara otomatis mendapatkan pangkat Kolonel," kata purnawirawan bintang dua TNI AD ini.

Hasanuddin menambahkan, perwira TNI yang bertugas sebagai ketua DPD 1 (Dewan Pimpinan Daerah) di tingkat provinsi mendapatkan pangkat Brigadir Jenderal. "Gubernur sudah pasti akan mendapatkan pangkat Bintang 2 (Mayor Jenderal) kecuali gubernur DKI Jakarta mendapat Bintang 3," tuturnya. Belum cukup, kata Hasanuddin, di masa Orde Baru (Orba) masih diberlakukan pangkat kehormatan (Hor).

Kolonel yang berprestasi baik, imbuh dia, kemudian pensiun maka padanya diberikan Brigjen Hor sebelum menjalankan masa pensiunnya atau Brigjen menjadi Mayjen Hor. "Atau Mayjen menjadi Letjen Hor. Bahkan setelah pensiunpun kadang masih ada yang diusulkan kenaikan pangkatnya dari Mayjen Pur menjadi Letjen Pur Hor. Dari Letjen Pur menjadi Jenderal Pur Hor," ungkapnya. Menurut Hasanuddin, di era Reformasi, setelah keluar Undang Undang No. 34/2004 tentang TNI, maka aturan aturan kepangkatan seperti di atas sudah tidak berlaku lagi.

Ia membeberkan, dalam pasal 27 UU no 34 tahun 2004 dijelaskan , bahwa pangkat menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut : A. Pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh. B. Pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat, yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi.

C. Pangkat Tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut serta membawa akibat administrasi terbatas. "Mengacu pada aturan perundang undangan maka dipastikan di TNI sekarang tidak akan terjadi lagi, seorang yang sudah pensiun kemudian naik pangkat lagi. Andaikan terjadi maka dipastikan itu merupakan pelanggaran terhadap UU," pungkasnya.

Continue Reading

Trending